Pemungut PPN Bendahara Pemerintah

Dalam sistem pemungutan PPN di Indonesia, metode pengkreditan menjadi keharusan. 

Dalam mekanisme ini, 

• Pengusaha Kena Pajak akan memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. 
• Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang lain, Pengusaha tersebut akan dipungut PPN.

Selisih antara hasil pemungutan PPN dan PPN yang dipungut terhadapnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke kas negara setiap bulannya. Jika selisihnya negatif, Pengusaha dapat melakukan kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan.

Dengan demikian, secara umum PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. 

Namun demikian, dalam sistem PPN Indonesia juga terdapat mekanisme khusus pemungutan PPN di mana justru pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. 

Pembeli yang ditunjuk khusus untuk memungut PPN ini kemudian diberikan label khusus oleh Undang-undang PPN 1984 sebagai Pemungut PPN.

Salah satu Pemungut PPN adalah : Bendahara Pemerintah. 

Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003. 

Berikut adalah uraiannya.

Bendahara Pemerintah dan PKP Rekanan

Dalam mekanisme pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah, terdapat dua pihak yang terlibat. 

1. Pertama adalah Bendahara Pemerintah yang merupakakan pihak yang akan melakukan pembayaran atas pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 
2. Yang kedua adalah pihak Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah yang menyerahkan barang atas jasa kepada instansi pemerintah. Dalam transaksi yang melibatkan keduanya, maka yang menjadi pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah, bukan PKP Rekanan.

Bendahara Pemerintah adalah Bendahara atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD, yang terdiri dari Bendahara Pemerintah Pusat, dan Bendahara Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. Sementara itu, PKP Rekanan Pemerintah adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendahara Pemerintah.

Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN, atas nama PKP Rekanan Pemerintah, wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang. 

Dengan demikian, kewajiban Bendahara Pemerintah terdiri dari tiga jenis yaitu melakukan pemungutan, menyetorkan PPN atau PPNdan PPnBM yang terutang, dan terakhir Bendahara Pemerintah harus melakukan pelaporan. 

Bentuk pelaporannya adalah dengan menyampaikan SPT Masa PPN khusus untuk Pemungut PPN (form 1107 PUT) kepada KPP tempat Bendahara terdaftar setiap bulan.

Dalam jumlah pembayaran oleh Bendahara Pemerintah, sudah termasuk PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang. Dengan demikian, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah. 

Sebagai contoh jika nilai kontrak pengadaan komputer yang dilakukan suatu instansi Pemerintah bernilai Rp22.000.000,00, maka PPN yang harus dipungut adalah (10/110)xRp22.000.000,00 atau sama dengan Rp2.000.000,00. Rekanan Pemerintah akan mendapatkan junlah Rp20.000.000,00 setelah dipotong PPN.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah sesuai  dengan ketentuan yang berlaku umum. Hal ini karena untuk jumlah pembayaran maksimal Rp1.000.000,00 memang dikecualikan dari pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah.

Atas PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut, Bendahara Pemerintah harus menyetorkannya ke Kas Negara. Penyetoran PPN atau PPN dan dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah dilakukan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. 

Misalnya, jika pembayaran tagihan dilakukan tanggal 20 Januari 2014, maka PPN harus disetorkan paling lambat tanggal 7 Pebruari 2014. Namun demikian, dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bendahara Pemerintah wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM  yang dipungut dan disetor ke KPP dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara  (sekarang KPPN) setempat, paling lambat 20  hari setelah berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan. Jadi jika pembayaran tagihan dilakukan tanggal 20 Januari 2014, maka Bendahara harus melaporkannya dalam SPT Masa PPN 1107 PUT paling lambat tanggal 20 Pebruari 2014.

Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak

Berikut adalah tatacara pemungutan secara lebih teknis yang melibatkan pembuatan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendahara Pemerintah sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
3. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
4. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu lembar ke-1 untuk Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN, lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah, dan lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah.
5. SSP dibuat dalam rangkap 5. Setelah PPN atau PPN dan PPn BM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah, lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN, lembar ke-3 untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan lembar ke-5 untuk pertinggal Bendahara Pemerintah.
6. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendahara Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……………” dan ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah.
7. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan atau PPn BM